Kemenkumham Jateng Dukung Tren Positif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah meneruskan tren positif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Menilik hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) yang berlangsung di Hotel PO Semarang, yang dimulai tanggal 2 Juni 2024, Kemenkumham Jateng berhasil memenuhi seluruh data dukung yang diminta.

Baca juga: Ikuti Penguatan Pelayanan Publik Kekayaan Intelektual, Bapas Surakarta Dorong Klien Daftarkan Hak Intelektual

Lebih spesial, Kemenkumham Jateng juga mampu mendorong 71 Satuan Kerja jajarannya untuk melakukan hal yang sama.

Baca juga: Sematkan Tanda Kenaikan Pangkat, Kepala LPKA Kutarjo Berikan Pesan Khusus

Atas capaian ini, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi (Sahli RB), Asep Kurnia menempatkan Kemenkumham Jateng sebagai 3 Kantor Wilayah dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bersama Kemenkumham DI Yogyakarta dan Bali.

"3 Terbaik yaitu, Kantor Wilayah Jawa Tengah, Bali dan Yogyakarta, " kata Asep dalam arahannya pada kegiatan penutup Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKT RB, Kamis (06/06/2024).

Baca juga: Lapas Cilacap Laksanakan Perawatan Sarana dan Prasarana Keamanan

Asep mengungkapkan, pelaksanaan RKT RB sangat penting untuk mendukung upaya peningkatan Indeks RB Kemenkumham.

Tak kalah penting, Sahli RB juga menekankan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi jangan hanya sekedar berfokus pada pemenuhan data dukung, namun harus berimbas kepada masyarakat.

Baca juga: Semarakkan KTT G20, Lapas Terbuka Kendal Selenggarakan Jalan Sehat

"Perlu diperhatikan, kegiatan yang dilaksanakan oleh wilayah maupun Satuan Kerja harus sesuai dengan resolusi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024, yakni harus berdampak, " tegas Asep

"Berdampak bagi masyarakat dan memberikan kemanfaatan masyarakat, " sambungnya.

Baca juga: Peringatan Maulid Nabi Bapas Surakarta: Mari Teladani Nabi Muhammad SAW dalam Membimbing Klien Pemasyarakatan

Ia juga menginginkan, pemenuhan data dukung harus dibarengi dengan kualitas dan akuntabilitas dokumen.

Terakhir, Sahli RB berpesan kepada seluruh Kantor Wilayah, agar secara periodik melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di wilayah masing-masing.

"Tolong Kantor Wilayah melakukan pembinaan terhadap UPT-UPT yang ada di bawahnya, " pesan Asep.

"Dan semoga kegiatan ini berdampak pada peningkatan kinerja Kementerian Hukum dan HAM, terutama di bidang Reformasi Birokrasi, " pungkasnya mengakhiri.

Baca juga: Wamenkumham Terpilih Sebagai Ketua Umum PP Pelti

Hadir pada kegiatan penutupan ini, Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, Tejo Harwanto.dan para perwakilan Pimpinan Tinggi Pratama Unit Eselon I. 

Tampak juga Kepala Divisi Administrasi, Anton Edward Wardhana bersama Pimpinan Tinggi Pratama Kemenkumham Jateng dan Kepala Divisi Administrasi se Indonesia

(N.son/***)