Kemenkumham Jateng ikuti Rapat Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora

SEMARANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menunjukkan komitmennya dalam upaya mewujudkan Peraturan Perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah yang harmonis dan implementatif. Hal itu terlihat saat Kepala Bidang Hukum Deni Kristiawan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkumham Jateng menghadiri rapat fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Blora, Jumat (24/02/2023).

Rancangan Peraturan Bupati Blora tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pada Kawasan Wonorejo Kecamatan Cepu membahas mengenai susbtansi rancangan dan teknis penyusunan.

Baca juga: Lapas Pasir Putih Ikuti Kegiatan Launching Kumham CSIRT, Secara Virtual

"Tujuannya yaitu agar Rancangan Peraturan Bupati tersebut tidak terjadi tumpang tindih maupun saling bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan lain baik yang sama tingkatnya maupun lebih tinggi hierarkinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, " ungkapnya.

Baca juga: Warga Desa Kalipucang Wetan Gelar Istighosah Tolak Pembangunan Tempat Ibadah

Dalam kegiatan tersebut beberapa hal yang diangkat sebagai topik utama pembahasan diantaranya yaitu penghapusan ketentuan Hak Guna Usaha (HGU) di atas Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Kawasan Wonorejo, sehingga HPL hanya meliputi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai saja.

Ketentuan ini mengharuskan setiap perorangan atau badan hukum yang akan mengurus HGB dan Hak Pakai dalam prosesnya harus mendapatkan rekomendasi dari pemegang HPL Tanah Kawasan Wonorejo.

Baca juga: Ing Ngarso Sung Tuladha, Motivasi Seorang Bapak untuk Berubah

Selain itu, telah disepakati pula untuk menambahkan klausul yang mengatur mengenai pembebasan tarif pemanfaatan tanah dan ketentuan pembinaan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Bertempat di Ruang Rapat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan dihadiri oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Hukum (Deni Kristiawan) dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Jawa Tengah wilayah kerja Kabupaten Blora.

Baca juga: Tingkatan Kinerja, Kabapas Himbau 4 Hal Pada Pegawai Nusakambangan

(N.Son/***)